Amir Tosina Minta Kejelasan Soal Realisasi 10 Persen Anggaran Penanggulangan Banjir

KARAKTER.CO.ID – Ketua Komisi II DPRD Bontang Amir Tosina mendesak pemerintah agar memberi kejelasan terkait realisasi 10 Persen APBD untuk penanggulangan banjir.

Menurut Amir Tosina, dorongan ini merupakan bentuk kepentingan dan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan terkait masalah banjir. namun hingga hari ini belum ada kejelasan dari pemerintah daerah yang menyetujui soal realisasi 10 persen anggaran tersebut.

“Maka ini kami minta diperjelas seperti apa komitmen pemerintah terkait realisasi 10 persen anggaran tersebut untuk penanggulangan banjir. Karena sampe sekarang belum ada pernyataan pemerintah menyetujui,” ujarnya dalam rapat bersama Tim Asistensi dan Sekretaris daerah Kota Bontang, membahas Raperda Penanggulangan banjir, Senin (17/10/2022).

Politisi Partai Gerindra ini pun menyarankan jika pemerintah merasa berat mengalokasikan 10 persen anggaran itu sekaligus dalam setahun, maka anggaran tersebut bisa dialokasikan per tahun selama satu periode atau selama 5 tahun.

“Kalau pemerintah berat melaksanakan 10 persen langsung dalam setahun, kan bisa direalisasikan per tahun selama 1 periode dalam 5 tahun,” timplanya

Menanggapi itu, Sekretaris daerah Aji Erlynawati mengungkapkan, terkait substansi penanganan banjir yang harus dialokasikan dari APBD pihaknya telah mendapat kejelasan, bahwa anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan secara bertahap.

“Mungkin tidak langsung di kasih sepenuhnya 10 persen dari total APBD. misalnya di tahun 2023 kita asumsikan APBD 1,6 triliun kalau kita ambil 10 persen itu sekitar 160 miliar, itu luar biasa besarnya untuk penanganan banjir. Tentu kita tidak punya waktu kalau anggaran sebesar mau diselesaikan setahun,” ujarnya.

Lanjut, Aji menjelaskan realisasi anggaran tersebut nantinya bisa melihat program-program yang ada setiap tahunnya. Sehingga, melalui program-program yang ada bisa terakumulasi berapa persen dana yang bisa dialokasikan untuk penanganan banjir.

“Misalnya selama satu periode kepemimpinan kita sudah bisa memperkirakan berapa persen yang akan kita alokasikan setiap tahunnya. Seperti di 2022 ini ada sekitar 4,01 persen yang kita ambil dari total APBD senilai Rp 1,6 miliar untuk penanggulangan banjir,” bebernya.

Selain itu, diungkapkan Aji bahwa persoalan anggaran ini sudah dilakukan pembahasan bersama badan anggaran (Banggar) dan akan difokuskan pada penanganan banjir, sesuai dengan apa yang menjadi program prioritas wali kota.

“Insyaallah di tahun 2023 ada sekitar 4,15 persen atau Rp 64 miliar untuk penanggulangan banjir dari APBD, belum masuk bantuan keuangan lain. Dan insyaallah di tahun 2024 sesuai RPJMD kita bisa alokasikan 3,5 persen, kemudian dasar RPJMD akan jadi evaluasi seperti apa penanganan banjir, apakah sudah sesuai dilakukan. Dan jadi pertimbangan di tahun 2025, sebesar apa alokasi akan kita berikan. Jadi ada evaluasi terus setiap tahunnya,” tandasnya. (SY)