KARAKTER.co.id, BONTANG – Komisi A DPRD Kota Bontang menyoroti praktik penahanan ijazah oleh perusahaan.
Anggota dewan meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang segera menindaklanjuti larangan tersebut.
Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Dalam edaran dengan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 itu melarang perusahaan menyimpan ijazah atau dokumen pribadi milik pekerja.
Ketua Komisi A, Heri Keswanto, mengatakan aturan tersebut harus dijalankan di daerah.
Menurutnya, Disnaker tidak boleh tinggal diam setelah SE itu diterbitkan.
“Jangan sampai surat edaran ini hanya jadi pajangan,” ucap Heri, Selasa (3/6/2025).
Ia meminta Disnaker segera bergerak melakukan pengawasan di lapangan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Tegas dia, jika dalam waktu dekat belum ada langkah konkret, DPRD akan ambil tindakan.
“Kami bisa lakukan sidak atau kunjungan langsung ke perusahaan,” lanjutnya.
Tujuannya, memastikan apakah larangan itu benar-benar dijalankan.
Ia berharap tidak ada lagi perusahaan di Bontang yang menahan ijazah karyawan.
“Karena itu hak pribadi pekerja. Tidak boleh ditahan atas alasan apapun,” tegasnya. (Adv)
