KARAKTER.co.id, BONTANG – Pemkot Bontang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2014.
PDIP mengapresiasi, namun tetap mengajukan sejumlah catatan kritis.
“Patut kita apresiasi, untuk kemajuan Bontang, agar pihak OPD lebih giat lagi,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Winardi saat rapat paripurna, Rabu (11/6/2025).
PDIP menyoroti Bontang masih bergantung pada pendapatan transfer.
Fraksi minta Pemkot lakukan terobosan untuk meningkatkan PAD.
Optimalisasi potensi lokal jadi kunci.
“Realisasi retribusi daerah tak capai target. Fraksi minta pengawasan diperketat khususnya ke perusahaan dan hotel,” tegasnya.
Pemkot juga diminta tindak tegas sesuai PP 35 Tahun 2023. Capaian PAD 2024 sebenarnya melebihi target.
Namun, penyerapan anggaran justru menurun dibanding 2023. PDIP minta penjelasan atas penurunan itu.
Belanja tanah hanya terealisasi 8,44% dari 100% anggaran. Fraksi PDIP mempertanyakan rendahnya realisasi tersebut.
SILPA 2024 tercatat Rp208,15 miliar. Angka itu dinilai terlalu tinggi.
Fraksi desak pengawasan program OPD ditingkatkan. Aset daerah naik 2,05% dari 2023 ke 2024.
PDIP dorong pendataan dan pemetaan aset lebih maksimal. Aset jangan hanya administratif, tapi bisa dimanfaatkan ekonomi.
“Kami berharap kedepanya Pemkot lebih maksimal lagi,” pungkasnya. (Adv)
